Daerah Belum Tingkatkan Mutu Pendidikan

Daerah Belum Tingkatkan Mutu Pendidikan

DHONI ZUSTIYANTORO/HUMAS

Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Unnes Prof Dr Fathur Rokhman MHum (kanan) dan Drs MS Mustofa MA, saat menjabarkan model pelaksanaan otonomi pendidikan dasar dan menengah.

Beberapa daerah disinyalir tidak efektif dalam mengatasi masalah peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu, banyak desakan agar persoalan otonomi pendidikan ditinjau ulang.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion Pengembangan Model Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (12/12) di gedung Rektorat Universitas Negeri Semarang. Forum tersebut dihadiri Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Unnes, Prof Dr Fathur Rokhman MHum dan Drs MS Mustofa MA.

Melalui forum ini, Unnes bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberangkatkan masing-masing 10 dosen sebagai tim pengumpul data di empat wilayah, yakni Cirebon, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bengkulu, dan Kota Mataram. “Tujuan dari  penelitian ini untuk menemukan model pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif,” kata Fathur Rokhman.
Uji coba model itu akan menawarkan model desentralisasi pendidikan yang dirancang dalam tiga prototipe, yaitu model desentralisasi asimetris, parsial, dan provinsi. Urusan dan kewenangan dalam setiap model dirancang dan disesuaikan dengan tiap-tiap model.
Pada model desentralisasi asimetris, daerah yang memiliki kekhususan, melalui struktur teritoial pemerintahan akan terakomodasi dalam suatu deviasi sosial yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah, etnis, bahasa, dan agama. Sedangkan desentralisasi parsial merupakan model desentralisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang menganut asas perimbangan.
Pada model ketiga, yaitu desentralisasi tingkat provinsi, urusan dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan diberikan pada pihak provinsi. Daerah atau kabupaten/kota yang berada di bawah koordinasinya harus patuh dan mengikuti.
Fathur Rokhman mengemukakan, melalui uji coba ini, Unnes bekerjasama dengan Balitbang Kemendikbud melakukan kajian secara mendalam di berbagai daerah tentang model pelaksanaan desentralisasi pendidikan. “Masalah krusial yang masih dihadapi daerah adalah masalah pembiayaan dan tenaga kependidikan. Hal ini harus ditangani secara jelas, supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Pelaksanaan uji coba yang dikhususkan di empat wilayah tersebut akan dilakukan dua hari, yaitu antara tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2011. “Melalui kegiatan ini, diharapkan model pelaksanaan otonomi dapat diselenggarakan sebagai salah satu alternatif kebijakan,” tandasnya.

Pendidikan Di Indonesia Saat Ini

pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu
 komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahKualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran ...